Indramayu Mulai Kekeringan Air
Indramayu – Musim kemarau mulai mendatangkan kesulitan tahunan bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir pantai, termasuk di Kecamatan Patrol. Ketersediaan air bersih menjadi langka, menyusul mulai mandegnya sumur bor dan sumur warga yang terus berkurang debetnya.
Illustrasi
Bahkan, beberapa diantaranya telah mengering dan tidak ada air sama sekali. Akibatnya, warga harus membeli air dari pedagang keliling untuk kebutuhan MCK dan memasak sehari-hari.
Kondisi seperti ini sudah terjadi di Desa Bugel sejak awal bulan lalu. Halim (40) warga setempat mengatakan, debit air sumur bor miliknya mulai menyusut. Kadang ngacir, lalu tiba-tiba mati. “‘Sejak dulu, kalau sudah musim kemarau sumur bor mati. Mungkin sumber air di bawah tanah sudah mulai mengering. Disedot pakai Sanyo, air tidak naik ke atas,” ujarnya.
Kesulitan air bersih juga dirasakan Ono (34) warga di Desa Patrol. Sumur bor sedalam 25 meter miliknya, mulai ngadat tidak mengeluarkan air. Untuk menutupi kekurangan air, dia harus beli. Satu jirigennya Rp500. Setiap hari butuh paling tidak satu gerobak isi 6 jirigen atau Rp3.000 untuk keperluan sekeluarga dengan jumlah 5 jiwa. Jumlah itu dirasakan berat baginya karena hanya bekerja serabutan.
Sebelumnya, Dirut PDAM Tirta Darma Ayu H Suyanto ST mengatakan pihaknya telah menyiapkan 7 unit mobil tangki air untuk mensuplai kebutuhan air warga yang mengalami krisis.
Sementara itu, terkait kemungkinan terjadinya kemarau panjang sebagai dampak El Nino yang bisa mengakibatkan rawan pangan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKPPP) Kabupaten Indramayu ternyata telah melakukan langkah antisipasi.
Kepala BKPPP, Drs H Rasim Dwi Putra SM Hk menjelaskan, dampak dari kekeringan memang bisa mengakibatkan terjadinya gagal panen atau puso. Kekeringan juga bisa menimbulkan munculnya serangan hama dan penyakit seperti tikus dan wereng, yang berakibat pada menurunnya hasil produksi pertanian.
“Kalau produksi pertanian menurun, maka pasokan pangan akan terganggu dan ketersediaan pangan berkurang. Hal ini tentu saja bisa berakibat pada terjadinya rawan pangan dan rawan gizi,” ungkapnya, Rabu (29/7).
Raskim menjelaskan, untuk mengantisipasi hal ini maka upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan ketahanan pangan serta penyuluhan pertanian. Untuk masalah ketahanan pangan, terangnya, dilakukan dengan membangun cadangan pangan.
Di tingkat kabupaten, cadangan pangan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, yaitu PD BWI (Bumi Wiralodra Indramayu) senilai Rp1 miliar. Sementara di tingkat kecamatan disediakan 2 ton beras senilai Rp1.070.000.000 untuk melakukan antisipasi rawan pangan. Selain itu juga disiapkan anggaran senilai Rp250 juta untuk operasi pasar murah (OPM) berupa pengadaan beras, mie, gula dan minyak goreng.
Kegiatan lainnya adalah program padat karya pada daerah-daerah yang terkena bencana dalam rangka perbaikan infrastruktur yang rusak, dan sekaligus memudahkan akses pangan masyarakat. Selain itu, untuk membangun ketahanan pangan juga dilakukan oleh masyarakat dengan membangun lumbung pangan masyarakat desa.
Meskipun demikian, Raskim mengakui kalau masih ada kendala yang dihadapi. Diantaranya adalah anggaran yang masih kurang, terutama untuk cadangan pangan di kecamatan. Kemudian untuk membangun lumbung desa juga belum terdanai semua, karena dari 313 desa/kelurahan baru 20 desa yang memiliki lumbung pangan. Kendala lainya adalah dukungan dana yang masih kurang untuk program padat karya maupun operasi pasar. (Radar)
